Kilau Kemajuan Dari Tanah Papua

papuaAssalamualaykum para pembaca Langkah Kami!

Sekitar 3 minggu yang lalu saya berkesempatan untuk melakukan business trip ke tanah Papua. Itu adalah kedua kalinya saya kembali ke bumi Cendrawasih, terakhir kesana sekitar tahun 2013 yang cuma 6 jam disana.

Nah kalau perjalanan kemarin lumayan lama, 3 hari menginap di Jayapura.

Okay, sebagai blogger ekonomi, jelas saya enggak akan cerita tentang pemandangan alam dan sebagainya. Seluruh dunia sudah tahu bahwa Cartensz Pyramid dan Raja Ampat di Papua! Jelas dan tidak terbantahkan!!!

Yang saya mau sampaikan adalah, betapa kagetnya melihat kemajuan dalam 3 tahun terakhir. Jadi ketika dulu dari bandara Sentani mau ke Jayapura, jalannya masih berupa tanah yang belum diaspal. Akibatnya debu bertaburan kemana-mana. Nah kemarin, wajahnya uda keren banget. Jalan beraspal, halus pula.

Tidak berhenti sampai disitu, di malam hari kafe-kafe buat ngopi juga tampak semarak. Dan rasanya enak bray!

Oh iya, ada video yang saya temukan di youtube, isinya memperlihatkan modernisasi Papua. Ayok kita cek bareng.

Melihat kemajuan ini, jelas pertanyaan kita semua adalah “Kok Bisa?”

Yups, dua kata itu yang terngiang di kepala saya. Beberapa bulan lalu saya sudah bikin statement bahwa enggak mungkin swasta mendanai pembangunan di sana. Terlalu besar cost nya!

Di titik inilah saya angkat topi untuk pemerintah, dana yang mengalir ke wilayah Indonesia bagian timur mengalir deras. Nah inilah bahasan kita sekarang, go go go!

Dana Otonomi Khusus

Bicara soal duit negara, tidak bisa lepas dari namanya Undang-Undang. Papua dengan sifatnya yang spesial, memiliki UU 35 Tahun 2008 dan UU 21 Tahun 2001.

Dalam aturan perundangan tadi, Papua memperoleh 2% dari plafon Dana Alokasi Umum
Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2016 sendiri dapetnya lumayan lhoh, kalau di rata-rata setiap Pemerintah Daerah paling tidak memperoleh lebih dari dari 100 Miliar.

Dengan uang sebanyak itu maka setidaknya kebutuhan pokok dasar bisa dilayani oleh pemerintah. Memang tidak semua kebutuhan, tapi dengan kekhususan di bidang pendidikan dan kesehatan, maka kedua poin tadi akan mengalami peningkatan signifikan.

Nah perlu teman-teman tahu bahwa dana otonomi khusus tadi berlangsung selama 20 tahun, jadi sebentar lagi yaitu tahun 2021 akan berakhir.

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Seperti daerah lain, Papua dan Papua Barat juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat. Dana tersebut antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan lainnya. Kalau diobrolin secara detail, panjangnya bisa luar biasa banyak. Langsung cek aja di Perpres APBN ya.

Pada intinya adalah sampai sekarang APBN masih mensupport pembangunan di daerah. Well, selain karena memang Pemda belum bisa meng-create duit secara banyak, juga masih ada tanggung jawab pusat di situ. Sayangnya, itu berarti indikasi desentralisasi belum optimal dong!

Itu soal pembangunan dan dananya, ada kisah menarik ketika berjumpa dengan salah satu orang dinas dari Mamberamo. Begini kata dia,

” Dana desa yang dikucurkan oleh APBN ini sangat membantu warga kami. Kalo orang sini bilangnya Dana Jokowi.”

Sedikit geli dan bahagia mendengar hal itu. Bukan bermaksud berkampanye, tapi gimana sih rasanya kalau pekerjaan yang kita lakukan ternyata sangat bermanfaat untuk orang lain?

That’s what I feel at that moment.

Proyek Pemerintah Pusat

Nah selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga ikut mengerjakan proyek-proyek pembangunan di Papua.

Masih ingat dengan berita tentang Presiden Jokowi tatkala naik motor trail mengecek Trans Papua? Nah, salah satu dananya kan pake uang Pemerintah Pusat. Karena memang dibagi beberapa kewenangan, mana yang jadi proyek kabupaten, provinsi, atau pusat.

Hmm, nampaknya segitu dulu deh obrolan kita kali ini. Yakinlah, Papua sekarang sudah oke banget, sangat cocok jadi tempat pariwisata baik alamnya maupun budayanya.

Wassalamualaykum pembaca Langkah Kami!

Leave a Reply